Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II di Lorin Solo Hotel, Solo, Jumat (05/06/2026)

SOLO, solotrust.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinkronisasi program direktif presiden dengan diskusi dan evaluasi bersama stakeholder terkait. Langkah ini dinilai penting agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
 
Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat membuka Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II di Lorin Solo Hotel, Solo, Jumat (05/06/2026).
 
Acara turut menghadirkan sesi diskusi bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dan akademisi dalam bidang hukum Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Dr Waluyo. 
 
Menurut Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, keberhasilan program-program prioritas presiden tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, namun juga memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pelaksanaannya.
 
"Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah," ujarnya.
 
Yusharto Huntoyungo menjelaskan, sejumlah program strategis pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan pengawalan bersama dari seluruh tingkatan pemerintahan.
 
Yusharto Huntoyungo menilai sinergi kebijakan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta sistem monitoring dan evaluasi efektif menjadi faktor penting dalam memastikan program-program tersebut berjalan sesuai target.
 
Di samping itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah turut bersinergi dengan menghadirkan inovasi-inovasi untuk mendukung program direktif presiden. 
 
Dalam forum itu, BSKDN juga menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait capaian, tantangan, dan kebutuhan dukungan kebijakan di lapangan. Hasil diskusi akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat.
 
"Melalui forum ini, kami di BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata Yusharto Huntoyungo.
 
Ia menambahkan, BSKDN terus memperkuat perannya sebagai policy hub, menghubungkan data, analisis, berbagai isu di daerah, hingga rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
 
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemendagri berharap pelaksanaan program direktif presiden di daerah dapat berjalan lebih terukur, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. (add)