Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Akhir Pengisian Indikator Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2024 serta Persiapan Evaluasi Mandiri PPE 2025, Selasa (11/11/2025). (Foto: Dok. solotrust.com/Fanissya Suryaningrum)

SOLO, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Akhir Pengisian Indikator Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2024 serta Persiapan Evaluasi Mandiri PPE 2025, Selasa (11/11/2025).
 
Kegiatan digelar di lingkungan Pemkot Solo ini dihadiri perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, dan akademisi. Agenda tersebut menjadi forum penting untuk meninjau capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sepanjang 2024, sekaligus menyusun langkah strategis menuju peningkatan capaian PPE di tahun berikutnya.
 
Dalam paparannya, Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan DP3A Kota Solo, Selfi Rawung, menegaskan Monev PPE bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun menjadi sarana penguatan kelembagaan dalam mendorong pembangunan secara adil dan setara bagi semua warga. 
 
“Capaian yang kita peroleh merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga kesinambungan sumber daya manusia (SDM) yang memahami PUG, memperkuat data gender terpilah, dan memastikan proses monitoring dilakukan berbasis hasil, bukan hanya laporan,” ujar Selfi Rawung.
 
Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan PUG di Kota Solo berada pada kategori 'Cukup Maju', dengan capaian rata-rata implementasi sebesar 80,1 persen di seluruh OPD. Angka ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah kota dalam mengintegrasikan perspektif gender di berbagai bidang pembangunan.
 
Sementara itu, akademisi dari Pusat Penelitian dan Kajian Gender (PPKG) LPPM UNS, Rina Herlina Haryanti, menilai keberhasilan Kota Solo merupakan hasil dari penerapan prinsip pembangunan berbasis bukti dan kolaborasi efektif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. 
 
“Surakarta (Solo) memiliki potensi besar menjadi model nasional pelaksanaan PUG tingkat kota. Kuncinya adalah menjaga keberlanjutan komitmen politik serta sinergi lintas sektor. Kami dari unsur akademisi siap mendukung melalui kajian ilmiah dan pendampingan berbasis data,” terang Rina Herlina Haryanti.
 
Melalui penerapan tiga prasyarat utama PUG, yakni komitmen, kelembagaan, dan sumber daya, serta penguatan tujuh proses pembangunan responsif gender, Kota Solo diyakini mampu memperkuat tata kelola pembangunan partisipatif, inklusif, dan berkeadilan gender.
 
Dengan persiapan evaluasi mandiri 2025, pemerintah Kota Solo menargetkan peningkatan capaian menuju kategori 'Maju', sekaligus memperkokoh posisinya sebagai daerah percontohan pelaksanaan PUG di tingkat nasional.
 
*) Reporter: Fanissya Suryaningrum