Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto menerima piagam WBK dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kamis (14/12/2023). (Foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA, solotrust.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 
Capaian ini terasa sangat spesial karena telah dinantikan selama lima tahun oleh Kemenkumham Jateng. Penghargaan ini layaknya puncak pencapaian atas terimplementasi good governance dalam sistem pemerintahan bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik prima.
 
Diketahui, Kemenkumham Jateng telah berusaha keras secara konsisten untuk membangun zona integritas di lingkungan kerjanya. Institusi ini telah berupaya maksimal mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima.
 
Piagam WBK diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kamis (14/12/2023).
 
Prosesi penganugerahan digelar bersamaan penyelenggaraan refleksi akhir tahun 2023 Kemenkumham berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta.
 
Ditemui usai kegiatan, Kakanwil Tejo Harwanto tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya.
 
"Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena di tahun 2023 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam upaya pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi membuahkan hasil yang sangat membanggakan," kata Tejo Harwanto.
 
Bukan hanya kantor wilayah, namun sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan juga mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi.
 
"Ini merupakan satu anugerah, apresiasi, sekaligus juga merupakan satu tantangan untuk selalu dan tetap mengedepankan pembangunan zona integritas di satuan kerja masing-masing," tambahnya.
 
Ke depan, kata Tejo Harwanto, Kemenkumham Jateng akan terus mendorong dan mengupayakan agar seluruh satuan kerja di lingkungan meraih predikat sama.
 
"Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ada sebanyak 75 satuan kerja. Insyaa Allah dalam beberapa tahun ke depan, seluruh satuan kerja tersebut dapat mewujudkan wilayah bebas dari korupsi," kata Tejo Harwanto.
 
"Kami akan terus dorong, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Kami akan terus melakukan pendampingan ke seluruh satuan kerja," sambung dia.
 
Menurut kakanwil, hal ini harus menjadi tolok ukur kinerja dan keberhasilan organisasi. Satuan kerja harus mampu melaksanakan pembangunan zona integritas.
 
Sebagaimana diketahui, sebelas UPT di lingkungan Kemenkumham Jateng juga mendapatkan predikat WBK, yakni Lapas Kelas IIA Magelang, Lapas Kelas IIB Slawi, Lapas Kelas IIB Narkotika Purwokerto.
 
Selain itu ada Rutan Kelas IIB Pemalang, Rutan Kelas IIB Salatiga, Bapas Kelas II Purwokerto, Bapas Kelas II Pekalongan, Bapas Kelas II Klaten, Bapas Kelas II Nusakambangan, Rupbasan Kelas I Surakarta, dan Rupbasan Kelas II Cilacap.
 
Raihan ini melengkapi jumlah UPT Kemenkumham Jateng telah berpredikat WBK. Sebelumnya ada 19 UPT mendapatkan titel WBK dan satu UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 
Prestasi ini benar-benar luar biasa. Selain karena sangat prestisius, capaian ini melengkapi etalase penghargaan diperoleh Kemenkumham Jateng sepanjang 2023.
 
Sebagai informasi, tahun ini Kemenkumham Jateng telah mendapatkan berbagai penghargaan dari bidang Hukum, Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pelayanan Kekayaan Intelektual.
 
Selain itu juga meraih penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia dan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.