Puluhan perwakilan komunitas ojek online (Ojol) lintas aplikasi, Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Solo, Kamis (22/01/2026) siang. Mereka memrotes keberadaan bajaj online Maxride yang belum memperoleh izin operasi secara lengkap, namun telah beroperasi di Solo.

SOLO, solotrust.com - Puluhan perwakilan komunitas ojek online (Ojol) lintas aplikasi, Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Solo, Kamis (22/01/2026) siang. Aksi ini memrotes keberadaan bajaj online Maxride yang belum memperoleh izin operasi secara lengkap, namun telah beroperasi di Solo.

Para pengemudi ojek online meminta Wali Kota Solo, Respati Ardi bersikap tegas dan menerbitkan larangan operasional bajaj sebagai angkutan umum di wilayahnya. Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Gabungan Aksi Driver Roda Dua (Garda) Solo Raya, Ramadhan Bambang Wijanarko, mengaku telah bersurat kepada Wali Kota Respati Ardi, namun belum mendapatkan respons.

"Yang pasti kami menanggapi surat yang sudah kami kirimkan ke mas wali dua minggu lalu, tapi nggak ada respons. Alhamdulillah kemarin dari utusannya mas wali menghubungi kami untuk menarima aksi kami hari ini. Tuntutannya jelas, kami minta penerbitan larangan operasional roda tiga bajaj sebagai angkutan umum di Kota Solo," ungkapnya.

Ramadhan Bambang Wijanarko mengaku, salah satu alasan aksi ini dilakukan lantaran keberadaan bajaj Maxride di Solo sangat memengaruhi pendapatan para pengemudi ojel online. Penurunan pendapatan bisa mencapai 60 persen.

"Luar biasa turun, hampir 60 persen. Sekarang gini, kalau mereka keluar naik ojol Rp8.000 satu orang, dia naik Maxride Rp8.000 atau mungkin di bawah Rp4.000 bisa empat orang, lima orang. Ini kasihan teman-teman ojol," keluhnya.

Lanjut Ramadhan Bambang Wijanarko, apabila biasanya para pengemudi ojek online bisa meraup pendapatan Rp80.000 hingga Rp100.000 sebelum ada bajaj, kini setelah marak bajaj, pendapatannya jadi turun drastis.

"Sekarang mau cari Rp50 ribu saja susahnya setengah mati. Kami nggak menyalahkan pelanggan, pasti cari yang paling murah kan. Hanya saja kalau dengan cara-cara seperti ini, mereka membajak tanpa izin dan sebagainya, Solo dibikin macet, ya kami nggak terima," tandasnya.

Kendati melakukan aksi di depan Balai Kota Solo, namun mereka tidak ditemui orang nomor satu di Solo. Wali kota diketahui saat ini sedang melakukan kunjungan ke Tailan.

"Tadi dari stafnya mas wali, hari Sabtu kami akan dipertemukan. Hari Sabtu kami minta SK itu harus turun," tegasnya.

Ramadhan Bambang Wijanarko menambahkan, keberadaan bajaj di Solo saat ini sudah meresahkan para pengemudi ojek online. Kendati sudah dipasang rambu larangan oleh dinas terkait, namun nyatanya tidak diindahkan.  

"Mau dipasang rambu seribu, mereka akan ngeyel. Kami ini menjaga marwah Kota Solo, marwah wali kota Solo. Ya karena pihak bajaj Maxride ini menganggap remeh kami, bahkan dari awal kami sampaikan kalau memang mau beroperasi, silakan, tapi izin harus ada," kata dia.

Setelah berorasi dan menyampaikan tuntutan, para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, para pengemudi ojek online juga telah melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo untuk meminta solusi kepada pemerintah setempat. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solo, Sonny bilang, aspirasi para pengemudi ojol telah ditampung.

“Mereka datang untuk menyampaikan protes soal keberadaan Maxride. Aspirasi mereka kami tampung,” katanya, Rabu (22/10/2025).

Sonny meminta agar sementara ini bajaj tidak berjalan dulu guna mencegah terjadinya gesekan di lapangan antara pengemudi ojek online dengan bajaj Maxride. Ia memastikan aplikasi Maxride sudah dimatikan sejak Sabtu (18/10/2025) lalu.

Adapun dari hasil penelusuran DPRD, diketahui sudah ada 21 unit bajaj disewa pengemudi, sedangkan 400 unit lainnya sudah dipesan, sebagian besar oleh pengayuh becak. (add)