Rapat koordinasi (Rakor) antara Wali Kota Solo, Respati Ardi dengan jajaran Dinas Pendidikan di balai kota, Rabu (04/02/2026). (Foto: Dok. Istimewa)

SOLO, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai menyusun arah kebijakan pendidikan 2026 dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pembelajaran. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) antara Wali Kota Solo, Respati Ardi dengan jajaran Dinas Pendidikan di balai kota, Rabu (04/02/2026).

Respati Ardi mengatakan, penyusunan road map pendidikan dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan layanan pendidikan bermutu bagi peserta didik, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai berperan penting dalam kualitas proses belajar mengajar.

“Hari ini bersama Dinas Pendidikan Surakarta (solo) kami menyusun road map pendidikan, termasuk memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik dari guru PAUD sampai SMP. Kami ingin kesejahteraan yang layak dan peningkatan kualitas guru, baik dari sisi pembelajaran maupun pemenuhan sarana dan prasarana,” kata dia dalam siaran pers diterima solotrust.com.

Selain itu, Pemkot Solo juga merencanakan penambahan jumlah guru di sekolah negeri, termasuk tenaga pendamping bagi pelajar disabilitas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekolah negeri dengan sekolah swasta di Kota Bengawan.

“Kami ingin pendidikan di Surakarta semakin maju. Nantinya juga akan disiapkan SMP negeri dengan program unggulan agar mampu bersaing dengan SMP swasta,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariyatno, menyebut pemenuhan sumber daya manusia menjadi langkah awal dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ia mengungkapkan, hingga akhir 2026 diproyeksikan terjadi pengurangan guru akibat pensiun, mutasi, promosi, maupun faktor lainnya.

“Pengurangan guru dari Januari sampai Desember sudah kami proyeksikan. Karena itu, kami harus menyiapkan skema penggantian agar tidak ada kelas kosong dan layanan pendidikan tetap berjalan,” jelas Dwi Ariyatno.

Pihaknya mengakui terdapat tantangan dalam penambahan guru karena adanya kebijakan larangan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, Dwi Ariyatno menyiapkan alternatif melalui skema kontrak jasa perorangan atau tenaga ahli pendidik.

“Penambahan guru akan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak. Total kebutuhan hingga akhir 2026 mencapai 286 guru dengan fokus utama pada guru pendamping khusus sesuai arahan wali kota,” pungkasnya. (Anastasya Zefanya)