Diskusi Publik Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (01/12/2025). (Foto: Dok. Istimewa)

SOLO, solotrust.com - Kalangan mahasiswa dan aktivis menyoroti dua isu krusial dinilai mengancam kedaulatan Indonesia, yakni penetrasi asing melalui kerja sama internasional dan sinyal kembalinya rezim otoriter. Surakarta, melalui program Sister City dengan Xi'an, Tiongkok. Isu ini menjadi fokus analisis terkait potensi China Debt Trap dan degradasi budaya, diperparah dengan kritik keras mahasiswa terhadap kondisi demokrasi nasional.

Kemitraan Sister City Solo-Xi'an: Fokus Energi Baru dan Pendidikan

Hubungan Sister City antara Solo dan Xi'an telah berlangsung sejak 2011 dan didasari kesamaan historis serta potensi budaya. Kemitraan ini dipertegas pada 2023 dengan tujuan memperkuat hubungan di berbagai aspek, termasuk politik, administrasi, dan ekonomi.

Fokus utama kerja sama saat ini adalah pengembangan energi dan kecerdasan buatan. Kerja sama ini mencakup pengelolaan bidang energi dan kecerdasan buatan, menggunakan model dari Xi'an Vocational University of Automobile.

Pendidikan Vokasi (Sister School): Penunjukan Solo Technopark menjadi sekolah vokasi berpotensi, serta kerja sama dengan SMK Warga Kota Surakarta untuk menerapkan program Sister City. Kerja sama ini berfokus pada pelatihan talenta New Energy Vehicle (NEV).

Kurikulum Dwi-Bahasa: Salah satu implementasi adalah penerapan program percontohan dwi-bahasa (Mandarin-Indonesia) di tingkat sekolah untuk mendukung komunikasi teknis lintas budaya.

Ancaman Kebergantungan, Debt Trap, dan Degradasi Budaya

Dokumen analisis dan pandangan mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak kemitraan ini. China Debt Trap: Tiongkok memiliki strategi untuk mencari keuntungan di negara lain melalui hutang yang dikhawatirkan mengarah pada hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik.

Kebergantungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi: Adanya rencana penerapan pengembangan teknologi dan budaya oleh Tiongkok terhadap Indonesia berpotensi terjadinya kebergantungan. Kebergantungan ini tidak hanya pada teknologi, namun juga SDM, di mana tenaga ahli mungkin lebih banyak berasal dari Tiongkok.

Degradasi Budaya Lokal: Program ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat masyarakat asli Solo untuk mendalami budaya asli. Dampaknya adalah munculnya stigma dan akulturasi budaya baru yang berpotensi berdampak negatif dan bertentangan dengan norma sosial.

Ketua Umum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta, Varian Ikhsan, menyoroti bahaya budaya ini yang masuk melalui sistem pendidikan:

"Saya menangkapnya yang dikhawatirkan sama lembaga [analisis] politik ini satu, clue-nya bahwa jangan-jangan adanya degradasi budaya, atau teman-teman, itu tuh bibit-bibit kita yang lebih muda dipaksa untuk melupakan budaya lokal, tapi malah yang masuk itu budaya China karena mereka itu masuknya ke kurikulum," kata Varian Ikhsan dalam Diskusi Publik ‘Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’, Senin (01/12/2025).

Kritik Presma UNSA: Sinyal Kembalinya Rezim Militer

Isu kemitraan asing ini diperparah dengan kritik keras dari Presiden Mahasiswa Universitas Suarakarta (Presma UNSA), Ridwan Nur Hidayat. Ia menilai pemerintahan saat ini mengarah pada kekuasaan otoriter.

Ridwan Nur Hidayat menuding, perubahan rezim hanya merupakan ‘pergantian pemain’ politik dan bertujuan memasuki rezim militer (military regime).

"Sebenarnya apa? Itu hanya pergantian pemain. Di rezimnya Jokowi itu mungkin yang dimuliakan dari ‘partai cokelat’, tetapi saatnya rezim Prabowo, ini cuma pergantian pemain saja, hanya mau masuk ke dalam military regime," bilang Ridwan Nur Hidayat dalam siaran pers diterima solotrust.com, Selasa (02/12/2025).

Dominasi Militer dan Erosi HAM: Kritik juga diarahkan pada upaya untuk membuat jajaran di bawah Prabowo beroperasi dalam satu komando, serta kondisi hak asasi manusia (HAM) dinilai mengalami erosi parah akibat maraknya kebijakan otoriter. Hal ini diperkuat dengan penangkapan aktivis Lokataru dan kritik dari Amnesty International.

Secara keseluruhan, diskusi ini menyimpulkan adanya ancaman ganda: jebakan ekonomi dan budaya asing yang mengancam kedaulatan, serta kebangkitan kembali praktik-praktik otoriter dikhawatirkan merusak fondasi demokrasi dan budaya lokal.