Sejumlah siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta tengah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama satu pekan awal masa pembelajaran, Rabu (16/07/2025). (Foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA, solotrust.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti dua pekerjaan rumah (PR) utama dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, yakni percepatan pembangunan sekolah permanen dan kepastian hilirisasi lulusan agar tak kembali terjerat kemiskinan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam acara Evaluasi dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Hotel Ciputra Cibubur, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (23/12/2025), dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial RI, kemensos.go.id.

"Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar, satu adalah pembangunan sekolah permanen, sedangkan yang kedua adalah hilirisasi (lulusan Sekolah Rakyat), untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya harus unggulan,” ujarnya.

Lantaran itu, Agus Jabo menegaskan, evaluasi tak hanya menyasar aspek administratif dan teknis, namun juga persoalan strategis harus dipersiapkan sejak dini. Tantangan itu kian besar seiring mandat presiden untuk memperluas program Sekolah Rakyat hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Kalau di Indonesia ada 514 kota/kabupaten, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang siswanya seribu (dengan) kuotanya ada 500 ribu lebih siswa yang nanti akan kami urus. Itu bukan persoalan yang gampang,” kata Agus Jabo Priyono.

Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas, pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan utama. Adapun hingga kini, sekolah permanen masih dalam proses, sementara sebagian besar Sekolah Rakyat masih berstatus rintisan. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut konkret dan berkelanjutan.

“Jadi nanti ini harus ditindaklanjuti, tindak lanjut tidak bersifat administratif semata, (tapi) harus menghasilkan perbaikan nyata dan sistemik. Sistemnya harus clear (jelas-red),” tegas Agus Jabo.

Selain pembangunan fisik, pihaknya juga menekankan pentingnya hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat. Keberhasilan program, menurut Agus Jabo Priyono, tidak berhenti pada proses belajar mengajar, namun diukur dari kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan atau terserap di dunia kerja sehingga mampu memutus transmisi kemiskinan.

Keberhasilan Sekolah Rakyat ini, apabila siswa-siswanya diterima di perguruan tinggi hebat, baik di dalam maupun luar negeri, (dan) bisa bekerja bagi yang mau bekerja, itu indikatornya,” jelasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kualitas pendidikan Sekolah Rakyat harus unggul. Proses pembelajaran perlu diberikan secara istimewa, meski diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melalui penguatan akademik, karakter, serta keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Agus Jabo menegaskan, hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan agar program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan standar. Fokus utamanya memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Sekolah Rakyat telah bekerja intensif selama proses penyelenggaraan. Evaluasi ini, menurut Agus Jabo Priyono akan menjadi kompas penguatan tata kelola Sekolah Rakyat pada tahun mendatang.

“Kesuksesan Sekolah Rakyat adalah lulusan Sekolah Rakyat ini bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya, sehingga tujuan presiden memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan ini, betul-betul bisa terwujud,” tambah dia.

Adapun hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 166 titik dengan kapasitas 15.820 siswa atau sekira 638 rombongan belajar, didukung 10.500 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.