Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) agar pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dipertimbangkan sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global. (Foto: kemnaker.go.id)

BEKASI, solotrust.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) agar pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dipertimbangkan sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.

Rencananya secara bertahap, pada 30 November 2025 nanti, ada 280 dari sekira 2800 total pekerja terancam PHK oleh produsen ban asal Perancis.

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja," kata Afriansyah Noor dalam pertemuan dengan manajemen dan PUK MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (06/11/20205), dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.

Pihaknya berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini. Hingga kini, pemerintah masih fokus pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.  

"Kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," katanya.

Sementara itu, Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit, menegaskan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global. Ia mengakui dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia, termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Salah satunya terkait kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaan.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin," bilang Igor Zyemit..

Di lain pihak, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro, meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan dan mempekerjakan kembali pekerja.

"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja," ucapnya.