Pentaloka Nasional bertema Layanan Primer Kuat, Indonesia Sehat di Kota Solo pada 21 dan 22 Oktober 2025

SOLO, solotrust.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat strategi gizi nasional dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan inovasi, salah satunya lewat pemanfaatan Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK).

PKMK merupakan produk pangan diformulasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi individu dengan kondisi medis tertentu, termasuk anak berisiko stunting atau mengalami gangguan pertumbuhan.

Produk ini hanya dapat digunakan di bawah pengawasan tenaga kesehatan karena kandungan nutrisinya dirancang secara terukur sesuai kebutuhan klinis. Inovasi ini menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan intervensi gizi berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program penurunan stunting di daerah.

“Ini bukan sekadar program, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan manusia Indonesia. Pemerintah daerah harus mampu mencatatkan strategi percepatan penanganan stunting dengan tepat dan memastikan implementasinya di lapangan berjalan efektif. Banyak daerah sudah menunjukkan praktik baik seperti pembentukan tim percepatan dan desa siaga stunting yang perlu terus direplikasi,” ujarnya.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan tepat sasaran.

“Kadang masih ada anggaran yang tidak optimal digunakan, padahal bisa dialihkan untuk memastikan ketersediaan gizi dan obat-obatan yang dibutuhkan. Ini yang perlu dicermati agar target-target penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.

Adapun untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) bersama Kemendag dan Kemenkes mempererat kolaborasi lintas sektor agar kebijakan gizi nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Komitmen ini ditegaskan melalui gelaran Pentaloka Nasional bertema “Layanan Primer Kuat, Indonesia Sehat”,  berlangsung di Solo pada 21 dan 22 Oktober 2025.

Ketua Umum ADINKES, M Subuh, menegaskan komitmen ADINKES dalam memperkuat kapasitas Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanganan stunting.

“Kami menyadari Dinas Kesehatan di berbagai daerah tengah berhadapan dengan tantangan yang kompleks. Kami percaya tantangan bukanlah masalah, melainkan peluang untuk berkolaborasi. ADINKES selalu berpendapat bahwa tantangan itu justru harus dijawab dengan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas upaya pengendalian stunting di berbagai daerah, ADINKES menghadirkan Generasi Maju Bebas Stunting (GMBS) Award 2025, diserahkan dalam Pentaloka Nasional sebagai penghargaan bagi daerah dengan capaian dan inisiatif terbaik dalam pengendalian stunting.

Penghargaan ini diberikan kepada 64 kota dan kabupaten di Indonesia sebagai simbol dedikasi dan kerja bersama seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat sehat, kuat, dan bebas dari stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

ADINKES menilai penghargaan GMBS 2025 dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi program pengendalian stunting di wilayah masing-masing serta mempercepat terwujudnya generasi Indonesia sehat dan unggul pada 2045.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Direktorat Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI, Dakhlan Choeron, menjelaskan Kemenkes telah memiliki pedoman dan dasar hukum kuat dalam tata laksana stunting.

“Kementerian Kesehatan telah memiliki Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sebagai acuan dalam tata laksana stunting, serta didukung berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 dan PP Nomor 28. Saat ini, proses harmonisasi peraturan baru juga sedang berlangsung agar kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat lebih efektif,” jelasnya.

Dakhlan Choeron juga mengingatkan penggunaan PKMK di rumah sakit harus sesuai indikasi medis dan di bawah pengawasan dokter spesialis anak.

“PKMK diberikan apabila anak terindikasi mengalami gangguan gizi berdasarkan hasil pengukuran yang akurat. Tahun ini Kementerian Kesehatan akan menyediakan PKMK untuk sebagian rumah sakit yang telah mengajukan kebutuhan, namun tetap membutuhkan kolaborasi pengadaan PKMK dari Dinas Kesehatan karena belum sepenuhnya kebutuhan PKMK terpenuhi dari Program Stunting Kementerian Kesehatan tahun ini,” imbuhnya.

Sementara dari aspek medis, Subspesialis Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Nur Aisiyah Widjaya, mengatakan intervensi berbasis PKMK terbukti efektif memperbaiki status gizi anak dengan malnutrisi maupun stunting.

“Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak, terutama dalam tiga hingga enam bulan pertama terapi. Efektivitasnya juga terlihat dari efisiensi perawatan dan penurunan lama rawat inap dibandingkan terapi gizi konvensional,” terang dia.

Nur Aisiyah Widjaya menambahkan, intervensi berbasis PKMK juga memberikan manfaat ekonomi.

“Studi menunjukkan adanya penghematan biaya perawatan hingga beberapa hari lebih singkat serta penurunan komplikasi pada anak dengan malnutrisi atau penyakit kronik. Artinya, PKMK bisa menjadi solusi gizi yang berdampak jangka panjang bagi pertumbuhan anak, dan harus terbukti secara klinis dan ekonomis berdasarkan populasi anak Indonesia,” ujarnya.

Melengkapi strategi kolaborasi, Healthcare Nutrition Solution Director Sarihusada, Rita Novianti menyatakan kerja sama lintas sektor dari hulu ke hilir menjadi kunci menurunkan prevalensi stunting.

“Kami mengembangkan program kesehatan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang secara aktif merangkul tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan dalam penatalaksanaan stunting di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Rita Novianti menambahkan, melalui Gerakan Generasi Maju Bebas Stunting (GMBS), Sarihusada berkomitmen mendukung lahirnya generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing.

“GMBS adalah langkah awal menuju Indonesia bebas stunting. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan serta memunculkan semangat baru bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing,” tutupnya.

Sebagai bentuk ajakan nyata kepada para ibu di Indonesia, GMBS juga mengedepankan ‘3 Langkah Maju’ sederhana, namun berdampak besar dalam memastikan tumbuh kembang optimal anak, yakni mengukur tinggi dan berat badan anak secara rutin, mengajak anak konsultasi ke dokter untuk memantau pertumbuhan, serta memberikan nutrisi teruji klinis sesuai kebutuhan anak.

Melalui langkah-langkah sederhana tersebut, para ibu diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan anak tumbuh sehat, kuat, dan siap menjadi bagian dari generasi maju Indonesia. (add)