KARANGANYAR, solotrust.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan dana kemaslahatan umat Rp195 miliar tahun ini. Dana disalurkan bersumber efisiensi serta pengelolaannya secara terpisah.
Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, menegaskan dana kemaslahatan umat disalurkannya, bukan bersumber dana setoran awal jemaah calon haji.
“Jangan bikin hoax (dana kemaslahatan) dari setoran haji. Dana kemaslahatan itu dari efisiensi yang dikelola secara terpisah, misalnya ongkos naik haji terkumpul Rp15 triliun, taruhlah habis Rp14,5 triliun. Ada penghematan juga di hotel dan makanan. Itu disisir lalu dijadikan dana abadi umat,” ujarnya, saat menyerahkan secara simbolis mobil ambulans dan tangki air bersih ke LazisMU Karanganyar, Senin (08/03/2021) sore.
Disebutnya, setoran ongkos naik haji terkumpul Rp145 triliun. Adapun dari jumlah itu, dana kemaslahatan Rp3,7 triliun, kemudian efisiensi dan pengembangannya menghasilkan Rp220 miliar setahun.
Sesuai persetujuan DPR, dipakai Rp195 miliar untuk dana kemaslahatan. Dijelaskan Anggito Abimanyu, dana kemaslahatan ibarat corporate social responsibility (CSR) alias tanggung jawab sosial perusahaan yang membantu memberi solusi masyarakat. Dalam hal ini, DPKH menyalurkannya berupa pembangunan masjid, sekolah, madrasah, atau masjid, namun terikat proporsi.
“Dana abadi umat dikembalikan ke umat. Proporsi sesuai jumlah jemaah haji suatu daerah. Saat ini terbesar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkan, 70 persen dana abadi umat diinvestasikan, sedang 30 persen sisanya disimpan di bank. Investasi itu di ranah pembelian surat berharga dan beberapa pola investasi seperti pembiayaan lembaga keuangan syariah.
“Kita investasikan ke syariah, surat berharga. Korporasi butuh pembiayaan, kita kasih, lalu ekspansi usaha. Banyaklah dan investasi wakaf. Kita masih aman, bahkan kita dapat predikat tertinggi di bidang optimalisasi,” terang Anggito Abimanyu.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan sejumlah kebutuhan vital yang saat ini masih didukung non-APBD. DPKH, menurutnya dapat memberikan bantuan pembuatan sumur artesis di wilayah rawan kekeringan.
“Sawah di Karanganyar produktif asal dapat aliran air. Terdapat beberapa daerah sulit air,” ucapnya. (joe)
(redaksi)
