BOYOLALI, solotrust.com- Anggota DPRD Boyolali dari PKS  Boyolali, Basuni mengatakan, pihaknya berupaya mendekati sejumlah partai untuk berkoalisi, seperti partai Golkar dan Gerindra. Namun, parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah menentukan sikapnya bergabung dengan pasangan Said -Iwan.

“Dalam surve yang dilakukan tim PKS mengamanatkan untuk tidak gabung dengan PDIP. Jadi kami abstain dan konsisten menjadi oposisi,” katanya kepada solotrust.com, beberapa hari yang lalu di Boyolali.

Meski demikian, pihaknya berpesan kepada panitia penyelenggara dan Bawaslu agar menjaga dan mengawasi Pilkada Boyolali agar terlaksana dengan baik, jujur, adil dan tanpa intimidasi dan manipulasi hasil pilkada.

“Ini kami tekankan mengingat di Boyolali hanya ada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong,” Pintanya.

Sementara, Ketua Umum DPD PKS Boyolali, Nur Achmad mengatakan, pada tahun ini PKS Boyolali abstain dalam gelar pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

Hingga detik akhir masa pendaftaran calon bupati Boyolali, kata dia, tidak bisa menghadirkan calon alternative seperti yang diharapkan. Penyebabnya, selain terkendala jumlah kursi yang hanya 3 kursi di parlemen. Pihaknya juga gagal membangun koalisi minimal 9 kursi DPRD.

“Apa daya hanya 3 kursi, kami tak bisa menghadirkan calon alternative sebagaimana diharapkan,” ujarnya.

Kondisi ini sarana pembelajaran politik, mengingat telah terjadi fenomena demokrasi di Boyolali yang tertekan, Nur Achmad berharap pada pemilu ke depan bisa meraih ambang batas pencalonan, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mengusung Bupati alternative.

“Pada pileg 2019 kemarin suara PKS ada 47 ribu, ada kenaikan 11 ribu dari pemilu sebelumnya,” katanya.

Berkait sikap politik PKS pada Pilkada 9 Desember mendatang, Nur Achmad menegaskan, pihaknya tetap menjaga suasana demokrasi di Boyolali dengan konsisten menjadi oposisi.

“Sikap kami tegas, meskipun hanya 3 kursi, kami merupakan kontrol terkait kebijakan daerah,” imbuhnya. (Jaka) 

(wd)