SOLO, solotrust.com - Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Kota Solo telah diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Lahirnya MPP memaksa birokrasi untuk berlari dari zona nyaman, terutama di saat krisis seperti masa pandemi Covid-19 ini.
"Birokrasi dipaksa untuk berlari dari zona nyaman untuk menghadapi tata kehidupan normal baru dan kita semua sebagai bagian dari birokrasi harus berubah," ujar Menteri Tjahjo Kumolo, dalam peresmian MPP Jenderal Sudirman Kota Solo, Jumat (28/08/2020).
Pihaknya menerangkan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan kondisi krisis melanda seluruh negara di dunia harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Hal ini bisa dimaanfaatkan untuk melakukan lompatan, salah satunya dengan mengintegrasikan layanan masyarakat sehingga alur birokrasi semakin cepat.
Konsep MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di satu tempat. Instansi pusat, daerah, BUMN, bahkan swasta bisa bergabung dalam MPP.
Berdasarkan data yang ada, MPP Kota Solo memiliki total 377 jenis pelayanan berasal dari 21 instansi, yakni organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Solo, instansi vertikal, BUMN, dan swasta. Di dalam MPP, fasilitas pelayanan publik telah terpadu dalam satu bangunan dan terhubung dalam satu jaringan, sehingga pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
"MPP di Solo harus konsisten melayani masyarakat dengan senantiasa memelihara sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung utama bisa terselenggaranya pelayanan publik yang cepat dan tepat," tandas Tjahjo Kumolo, dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menpan.go.id.
Ditambahkan, langkah pengembangan MPP selanjutnya adalah penyederhanaan layanan perizinan, pengaturan standar pelayanan serta peningkatan dukungan kualitas teknologi informasi.
Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menjelaskan, inovasi pelayanan masyarakat terus gencar dilakukan dengan inovasi dari para kepala dinas, di antaranya Solo Satu Data, Adejamin Sehat (Dispendukcapil, BPJS dan DKK) untuk bantuan warga meninggal, Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pranikah Calon Pinanganten) supaya calon kepala keluarga mampu melindungi, mengayomi istri dan anaknya. Program ini dari Bappeda, Dispendukcapil, dan BPPKB.
Terkait MPP yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 2 tersebut, merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Solo untuk terus melayani masyarakat, meski di masa pandemi Covid-19.
"Layanan administrasi di Kota Solo yang berbasis elektronik telah diakui secara nasional sebagai layanan yang cepat, tepat, dan mudah sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.
(redaksi)
