SOLO, solotrust.com- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) bekerjasama dengan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) menggelar Seminar Online bertajuk "Kontribusi Mahasiswa dalam Mengawal Pilkada 2020 Berintegritas dan Damai". Diskusi daring yang digelar Sabtu (15/8/2020) malam tersebut merupakan salah satu upaya BEM UNS mengawal Pilkada 2020 tetap santun dan damai.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Pergerakan BEM UNS, Wahid Mu'tasim Billah mengatakan, hal sensitif yang harus dijadikan perhatian dalam atmosfer Pilkada adalah menguatnya sentimen parsial yang dibingkai dalam politik identitas. Politik identitas, sebagaimana diketahui, selalu mewartakan narasi-narasi yang bersinggungan dengan masalah suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam ruang politik.
"Pola ini cukup bahaya bukan hanya karena menumpulkan rasionalisasi pemilih, tetapi juga akan makin meretakkan keakraban warga negara. Maka mahasiswa dan pemuda sebagai entitas masyarakat Indonesia wajib mengambil peran dalam setiap ajang pemilu lima tahunan ini," ujarnya.
Menurut Wahid, setidaknya ada dua hal yang penting dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa untuk mengawal Pilkada. Pertama, sebagai agent of change dirasa perlu untuk mengisi pos pos kepemimpinan agar bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kedua, mahasiswa, pemuda dan milenial yang notabene dekat dengan tren kekinian, harus menjunjung tinggi integritas dan kedamaian. Hindari segala hal-hal yang berpotensi menyulut api kebhinekaan yang telah lama kita rajut. Pilkada 2020 mesti menjadi ajang seleksi kepemimpinan tetapi tetap melalui cara yang santun," ungkapnya.
Secara demografis, Pilkada 2020 akan didominasi oleh aktor politik dari kalangan muda dan milenial. Karena itu, kalangan muda dan mahasiswa mesti punya komitmen untuk mengawal perjalanan Pilkada 2020 untuk lebih santun dan damai.
"Harapannya, dengan diselenggarakannya diskusi ini, bisa menjadi langkah awal kita sebagai pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama mewujudkan atmosfer demokrasi santun, terlebih di Kota Surakarta ini," tukas Wahid.
Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara UIN Yogyakarta, Gugun Elguyanie yang menjadi salah satu narasumber Webinar membahas terkait sejumlah persoalan yang dihadapi dalam Pilkada 2020. Selain akan digelar di masa pandemi Covid-19, Pilkada 2020 juga dinilai syarat persoalan diantaranya ekonomi resesi, kesiapan penyelenggara, netralitas ASN, hingga politik sektarian yang memperjualbelikan isu-isu agama dengan cara-cara kekerasan.
"Mahasiswa dan kampus mesti berperan dalam mengawal kehidupan politik bangsa yang bermartabat dan berintegritas," bebernya. (awa)
()
