JAKARTA, solotrust.com- Masalah ini bermula dari Mahutama dan Kolegium Jurist Institute menyelenggarakan webinar nasional dengan tema “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19”. Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI PUsat Din Syamsuddin, Ketum Mahutama Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti.
Kemudian, acara juga diikuti mantan Wamenkumham Denny Indrayanan, pengamat politik Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, hingga pakar Pancasila Suteki.
Manggapi hal tersebut, Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, seorang ulama, ilmuwan dan pendidik Indonesia mengatakan bahwa dalam situasi sangat berat yang sedang dipikul oleh bangsa dan negara Indonesia dengan situasi Covid-19, semua perlu bahu membahu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis.
"Amatlah tidak bijak jika ada sekelompok orang berbicara tentang pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas," ungkapnya.
"Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan bisa juga menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat," tandasnya.
Terpisah Ketua PW Muhamadiyah Wilayah Jawa Tengah Kyai Tafsir mengatakan, Muhammadiyah dalam posisi untuk membangun bangsa, membangun negara bersama-sama seluruh komponen bangsa.
"Muhammadiyah tidak mau terjebak dalam kepentingan politik praktis tertentu, oleh karenanya selama adanya diskusi, simposium dan seminar untuk kepentingan membangun bangsa dan perdamaian umat, Muhammadiyah akan selalu mendukung, selama bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu," lanjutnya.
(wd)
