SOLO - solotrust.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta menilai kinerja industri keuangan di Solo Raya tumbuh secara positif hingga year on year (yoy) Oktober 2017. Indikasinya terlihat dari likuiditas perbankan yang kuat dan permodalan perbankan yang cenderung meningkat terus setiap tahun.
Kepala OJK Surakarta Laksono Dwionggo memaparkan mulai dari aset perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga kredit mengalami kenaikan. Tidak hanya untuk Bank Umum Konvensional tapi juga kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Solo Raya.
"Kondisi Bank umum masih terpantau bagus. Pertumbuhan Bank Umum Syariah kenaikannya lebih tinggi dari Bank Umum Konvensional. Karena memang pangsa pasarnya luas," tutur Laksono.
Lebih rinci dijelaskan, aset perbankan hingga Oktober 2017 di Solo Raya naik 8.36 persen (yoy) dari Rp 77,27 triliun jadi Rp 82,004 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 6.27 persen (yoy) dari Rp 57,749 triliun jadi Rp 61,118 triliun. Kredit naik 8.56 persen dari Rp 65,742 triliun jadi Rp 69,475 triliun. Sedangkan Non Performing Loan (NPL) sekitar 1.63 persen di Oktober 2017.
Kenaikan kinerja Bank Umum Syariah di Solo Raya ini antara lain aset naik 16.21 persen dari Rp 6,280 triliun jadi Rp 7,095 triliun. DPK (yoy) naik 18.97 persen dari Rp 4,075 triliun jadi Rp 4,798 triliun. Kredit naik tinggi di angka 15.20 persen dari Rp 5,401 triliun jadi Rp 6,113 triliun. Sedangkan NPL sekitar 1.50 persen.
Sementara, kenaikan BPR untuk aset mencapai 13.31 persen dari Rp 5,040 triliun jadi Rp 5,995 triliun. DPK naik (yoy) 13.06 persen dari Rp 3,960 triliun jadi Rp 4.362 triliun. Kredit naik 10.61 persen dari Rp 4,108 triliun jadi Rp 4,531 triliun. Sedangkan NPL gross hingga Oktober 2017 sekitar 6,04 persen.
"Kondisi NPL Solo Raya terpantau cukup baik dari Jawa Tengah, hingga Oktober 2017 7,30 persen. Namun bila dibanding bulan September 2017 mengalami sedikit penurunan. Harapannya November dan Desember ekspansi kredit dan NPL dapat lebih baik," ujarnya.
Adapun untuk kredit per wilayah sejauh ini, kawasan dengan NPL rendah terjadi di Kab. Sragen yang hanya 4.39 persen. Disusul Kab. Sukoharjo 5,25 persen, Kab. Boyolali 5,77 persen, Kab. Karanganyar 5,92 persen, Kab. Klaten 6,32 persen, Kab. Wonogiri 6.73 persen, dan Kota Solo 7,79 persen.
Laksono berharap kondisi perekonomian di tahun 2018 semakin membaik. Pihaknya menilai, di tahun pilkada nanti konsumsi masyarakat akan atribut partai justru akan memberi dorongan lebih pada perekonomian. (Arum-A)
(redaksi)
