JAKARTA, solotrust.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengimbau masyarakat yang berada di tempat relatif rendah atau dulu pernah menjadi kawasan penimbunan harus waspada karena air akan kembali mencari tempat semula.
“Warga yang tinggal dekat daerah aliran sungai (DAS) diusahakan jangan ada di rumah dan mengikuti arahan tim evakuasi untuk mengungsi di posko yang telah tersedia,” kata Doni kepada wartawan, usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat Lt.15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (02/01/2019).
Pernyataan itu disampaikan Kepala BNPB menanggapi peringatan yang disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam rapat tersebut yang menjelaskan analisis BMKG bahwa tanggal 5 hingga 10 Januari 2020 akan masuk aliran udara basah dari arah Samudra Hindia sebelah Barat Pulau Sumatra di sepanjang ekuator.
Kondisi berdampak meningkatnya intensitas curah hujan menjadi lebih ekstrem sehingga masih akan berpotensi hujan ekstrem di wilayah Sumatra Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi sampai Lampung, termasuk Jawa, tentunya Jabodetabek. Kemudian aliran masih berjalan pada tanggal 10 hingga 15 Januari 2020 akan bergerak ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Tenggara.
Fenomena ini, menurut Dwikorita, dapat meningkatkan kembali intensitas curah hujan dan merupakan siklus yang diprediksi terjadi lagi di akhir Januari sampai awal Februari (jangka waktu sekitar 3-5 hari) dan akan terulang lagi pada pertengahan Februari.
“Siklus ini perlu diantisipasi sejak dini dan dipersiapkan mitigasinya,” ungkap Dwikorita.
Terkait hal itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengharapkan ketegasan para pemimpin daerah dalam mengingatkan masyarakat untuk mengungsi, melihat prediksi cuaca ekstrem yang masih akan terus terjadi hingga pertengahan Februari 2020.
“Sangat diharapkan ketegasan para pemimpin daerah untuk mengingatkan masyarakat. Harta penting, tetapi nyawa lebih penting,” pintanya, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
(redaksi)
