SOLO, solotrust.com- Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, menekankan untuk menjaga keutuhan di Kota Solo menjelang Pilihan Presiden. Hal itu disampaikan di sela menghadiri Dialog Kebangsaan VI yang diadakan Gerakan Suluh Kebangsaan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) di hall Stasiun Solo Balapan, Rabu (20/2/2019).
Rudi menjelaskan bahwa ia memaknai hidup itu adalah kesempatan untuk melayani masyarakat. Sehingga perjalanan Jelajah Kebangsaan yang diinisiasi Mahfud MD dari stasiun Merak hingga Banyuwangi dapat dimaknai melayani rakyat untuk membangun negeri. Dengan metode yang sudah dilakukan di Solo.
"Terutama yang perlu kita sampaikan adalah kita selalu mengedepankan cinta kasih dan kita menganggap seluruh komponen masyarakat yang ada di Solo ini miniaturnya Indonesia karena konsep kemajemukan yang ada di Solo," tuturnya pada media.
Lebih lanjut ia menerangkan, konsep kerja dalam melayani masyarakat ini dengan metode SLJJ, yaitu Sanjo Layat Jagong dan Jagongan. Artinya bagaimana pemimpin ini mendekatkan diri kepada rakyat. Sebagaimana pihaknya mengimplementasikan kebijakan ini untuk mewujudkan masyarakat yang waras, waras segalanya, jasmani, rohani, pikiran, dan bicaranya.
Kemudian metode yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang wasis atau cerdas, yaitu wasis bicara, wasis bergaul, wasis menyampaikan pendapat. Ketiga adalah wareg yaitu kenyang perut, pergaulan, dan rohani. Keempat adalah mapan, secara aturan, bicara, ekonomi, dan keluarga. Terakhir adalah kebijakan untuk mempunyai papan atau tempat tinggal yang layak huni.
"Itu adalah kebutuhan dari rakyat Indonesia, dan saya juga tidak pernah bicara itu agamanya apa, tidak pernah. Yang penting kita melayani dengan cinta kasih dan apa tadi yang saya sampaikan ke audiens, bahwa saya tetap mengambil apa yang disampaikan oleh Sugiyopranoto. 100 persen Indonesia, 100 persen Katolik untuk melayani masyarakat," terangnya.
Kemudian terkait radikalisasi menurut Rudy pendidikan politik untuk warga penting dan pendidikan untuk para politisi lebih penting lagi. Karena saat ini sebagian besar warga negara Indonesia masih menyamakan demokrasi dengan mayoritarianisme, dimana mayoritas boleh mengatur semuanya tanpa landasan apapun. Padahal seharusnya landasannya itu tidak boleh diubah-ubah sebab landasan adalah hak konstitusi warga.
"Tapi warga negara masih berpikir bahwa mayoritarianisme itulah demokrasi dan ini yang harus diubah. Untuk radikalisasi anak-anak muda, kita mengharapkan yang membentuk nilai mereka adalah orang tua, inilah peran kita di sana untuk menghindarkan anak-snak muda dari radikalisasi," pungkasnya. (Rum)
(wd)
