JAKARTA, solotrust.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membentuk Balai Pelaksanaan Barang Dan Jasa (PBJ) di tiap-tiap provinsi. Hal itu sebagai upaya reformasi  pelaksanaan barang dan jasa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembentukan Balai PBJ bertujuan meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel. Saat ini struktur organisasi Balai PBJ sedang disiapkan oleh Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR.

“Sekarang sudah ada Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja (Satker) di daerah yang melakukan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,” kata Menteri Basuki melalui siaran persnya, Sabtu (26/1/2019).

“Nanti setelah Balai PBJ terbentuk, maka unit-unit organisasi di Kementerian PUPR tidak lagi melakukan pelelangan, kecuali dilakukan oleh Balai PBJ di bawah pembinaan dan supervisi Ditjen Bina Konstruksi,” imbuhnya.

Ia menargetkan struktur organisasi Balai PBJ secepatnya rampung sehingga pada akhir Januari ini sudah bisa dilakukan pelantikan para pejabatnya. Pembentukan Balai PBJ nantinya akan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR.

(way)