SOLO, solorust.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya sebagai alumni pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu ia meminta agar komitmennya terhadap UMKM tidak diragukan.
"Karena saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM, jualan martabak dan jualan pisang, kelasnya UMKM," tuturnya saat menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018).
Ia pun secara tegas mengatakan agar tidak diragukan keberpihakan pemerintah ke UMKM. Hal itu terkait permintaan Kadin Indonesia agar pemerintah mengkaji ulang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang termasuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi 16. Karena dikhawatirkan akan berdampak kurang baik pada sektor UMKM.
"Kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM. Jadi sekali lagi, jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan!," tegasnya.
Menurutnya, jumlah UMKM di Indonesia sangat signifikan saat ini, ada sekitar 62 juta unit. Di mana menyerap tenaga kerja sebesar 116 juta orang. Jumlah ini dinilai sangat besar sekali. Artinya mayoritas lebih dari 80% tenaga kerja berada di sektor UMKM.
"Bahkan kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia mencapai 60 persen. Karena itu pemerintah menegaskan komitmen untuk berpihak pada sekitar 62 juta UMKM yang ada di Indonesia," imbuhnya.
Keberpihakan itu, kata Jokowi, terlihat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah yang sudah diberlakukan. Antara lain, menurunkan bunga kredit KUR dari 23 persen ke 7 persen. Juga, menurunkan pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen sejak Juni lalu.
Jokowi berharap, Indonesia harus menjadi ladang yang subur bagi tumbuh berkembangnya UMKM. Itu sebabnya, pihaknya ingin memberikan kemudahan bagi UMKM.
Kemudian terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI, ia menyebut tidak ada masalah soal tax holiday dan dana hasil ekspor. Namun soal relaksasi DNI, pihaknya mengaku telah mendengar dari Ketua Kadin dan Ketua Hipmi.
Namun, ia mengaku Perpres tersebut belum ditandatangani. Dan meminta baik Kadin maupun Hipmi tidak perlu ragu. Sebab ia memastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI.
"Kalau Ketua Kadin dan Ketua Hipmi sudah ngomong, siapa lagi yang saya dengar. Begitu masuk istana, saya lihat akan saya coret, tapi ini belum masuk," tandasnya. (Rum)
(way)
