SUKOHARJO, solotrust.com - Pemerintah RI bersama Otoritas Jasa Keuangan bersinergi untuk mengatasi ketimpangan akses keuangan di pedesaan.

Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Eko Ariantoro menerangkan, akibat ketimpangan akses keuangan dan ketiadaan akses keuangan ini masyarakat, masyarakat desa sulit mendapat akses permodalan.

Untuk itulah, melalui BUM - Des, diharapkan masyarakat desa dapat mengakses jasa keuangan. Pihaknya pun mendorong tidak hanya bank, tapi akses keuangan yang lain seperti BPR untuk masuk.

"OJK masuk dilatarbelakangi kondisi sekarang ini tiap 100 desa, akses keuangan seperti BPR hanya 4, bank umum hanya 3, dan bank pemerintah hanya 7," tuturnya di sela acara peresmian BUMDes Center Maju dan Sejahtera Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kab. Sukoharjo, Sabtu (17/11/2018).

OJK memfasilitasi BUMDes yang sudah berdiri untuk akses keuangan. Sedangkan untuk BUMDes yang baru berdiri seperti di Wonorejo tersebut, pihaknya melakukan pendampingan sekitar 3 bulan, sebab harus menggali potensi daerah.

Latar belakang kedua, kata Eko, dari sisi permodalan. Karena hanya BUMDes saja tidak cukup, harus ada kemandirian. Maka dari itu pihaknya mendorong BUMDes agar bisa memasarkan produk ke global melalui platform market place hingga digitalisasi BUMDes.

Program BUMDes Center yang difasilitasi OJK adalah bagian dari fasilitasi untuk mendorong perekonomian daerah. Sesuai program Nawacita dari Presiden RI Joko Widdodo, untuk membangun dari daerah yaitu desa.

"Dalam waktu 5 tahun kami ingin perekonomian desa meningkat. Kami berharap dari total 434 kabupaten, BUMDes bisa berdiri di 25 desa tiap kabupaten," kata Eko.

Ia menambahkan, saat ini pemerataan akses keuangan baru mencapai 49 %. Oleh sebab itu, melalui kegiatan BUMDes, dinilai dapat melakukan percepatan. Sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari target pemerataan akses keuangan yang dipatok pemerintah, setinggi 75 %.

Meski begitu, tingkat literasi keuangan masyarakat baru di angka 29 - 30 %. Pihaknya menargetkan pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan bisa mencapai 35 %. Meski diakui, hal itu berat, tidak semudah embuka rekening.

"Memang ada gap, lebih banyak orang yang pakai jasa keuangan daripada yang terliterasi. Padahal literasi itu penting, agar masyarakat paham kenapa punya rekening," paparnya.

Anggota DPR RI, Budiman Sudjatmiko menambahkan program BUMDes ini sesuai arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Pembangunan fisik diiringi pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

"Capacity building itu penting agar perangkat desa bisa mengelola desa," ujarnya.

Selama 6 bulan berjalan, telah berdiri 1.200 BUMDes. Meski begitu jumlah BUMADes yang dibinalokakan BMPD baru 27 unit. Di pulau Jawa hanya ada di Banyumas, Tasik, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Sragen. (Rum)

(wd)