Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng), Tejo Harwanto pada kunjungan kerja reses masa persidangan II 2023-2024 anggota Komisi III DPR RI, Senin (11/12/2023). (Foto: Dok. Istimewa

SEMARANG, solotrust.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng), Tejo Harwanto memastikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Jawa Tengah akan mendapatkan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
 
Penegasan itu disampaikan Tejo Harwanto, menjawab beberapa pertanyaan anggota Komisi III DPR RI pada kunjungan kerja reses masa persidangan II 2023-2024, Senin (11/12/2023).
 
"Kami sudah menyampaikan kepada dinas Dukcapil untuk pemenuhan DPT (Daftar Pemilih Tetap), baik itu kami yang ke Dukcapil atau Dukcapil yang mendatangi lapas rutan atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)," jelas Tejo Harwanto dalam rapat dengar pendapat di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah.
 
"Pemenuhan hak konstitusi warga binaan pemasyarakatan bisa dipenuhi. Dengan peningkatan yang cukup signifikan, saya berharap di Jawa Tengah seluruhnya, apabila memenuhi persyaratan, cukup umur, bukan negara asing, punya NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja itu sudah menjadi bagian dari DPT," tambahnya.
 
Kakanwil Kemenkumham Jateng juga memaparkan langkah-langkah strategis untuk menyukseskan Pemilu di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan).
 
"Kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dinas Dukcapil sehubungan dengan kegiatan sosialisasi tentang pemilu ini," ulas Tejo Harwanto.
 
"Hal yang menarik bahwa upaya-upaya sinergitas kita dengan beberapa stakeholder yang bertanggung jawab. Jadi sinergitas kita sangat tinggi, khususnya kemarin biro hukum mendorong kami untuk melakukan langkah-langkah antisipasi apabila ada pemindahan sebelum pelaksanaan pemilu," sambungnya.
 
Kanwil Kemenkumham Jateng bekerja sama dengan KPU tentang kampanye di dalam lapas dan rutan. Selain itu juga bekerja sama dengan stakeholder lain sehubungan dengan pelaksanaan pemilu.
 
"Kami pastikan bahwa hak-hak warga binaan pemasyarakatan, baik narapidana, tahanan, anak maupun anak pidana bisa kami laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan anggaran yang tersedia pada kami," imbuh Tejo Harwanto.
 
Tercatat per 4 Desember 2023 ada 14.035 WBP memiliki hak suara. DPT sebanyak 9844 orang, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 3.482 orang dan Calon Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 709 orang.
 
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat ada enam orang anggota Komisi III DPR bertanya tentang kesiapan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan.
 
Sebut saja, Sari Yuliati Purnama dari Golkar, Siti Nurizka Puteri Jaya dari Gerindra, Eva Yuliana dari Nasdem, Moh Rano Al Fatih dari PKB, Agung Budi Santoso dari Demokrat, serta Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
 
Ada 12 orang anggota DPR RI hadir dalam kunjungan kerja ini. Selain nama-nama di atas, tampak Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto sebagai ketua rombongan. Hadir bersamanya, Dede Indra Permana dan Gilang Dhiela Fararez dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 
Terlihat pula Bambang Heri Purnama dari Golkar, Nazaruddin Dek Gam dari PAN dan Komjen Adang Daradjatun dari PKS.
 
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengawasan terhadap mitra kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah.
 
Dalam pelaksanaannya, kakanwil Kemenkumham Jateng didampingi seluruh kepala divisi, pejabat administrasi kantor wilayah dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Tengah.