JAKARTA, solotrust.com - Pemerintah akan mulai menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kebudayaan pada 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam pembukaan Lokakarya Bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018 Tahap II, di Jakarta, Rabu (18/07/2018) malam.
"Jumlahnya sekitar Rp1 triliun lebih. Jadi nanti bantuan fasilitasi seperti ini tidak lagi menggunakan dana pendidikan," kata Mendikbud, saat memberi sambutan di depan para kepala sekolah penerima bantuan.
Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, mengungkapkan DAK untuk kebudayaan telah disetujui legislatif, kepala negara dan menteri terkait. Alokasinya berada di luar alokasi anggaran fungsi pendidikan yang saat ini sudah memenuhi 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, pembahasan sudah masuk dalam teknis terkait sasaran prioritas, bobot dan mekanisme.
"Arahan presiden, prinsipnya jangan dibagi rata. Prioritasnya akan lebih banyak kepada aspek nonfisik," jelas dia dalam siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (19/07/2018).
Dirjen Kebudayaan juga menyampaikan, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang akan menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya.
Berdasarkan PPKD, pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih mudah dalam melakukan perumusan strategi kebudayaan, baik daerah maupun nasional. Sehingga pemberian bantuan dan perumusan kebijakan terkait kebudayaan dapat lebih jelas, tepat dan konkret.
"Targetnya Agustus ini penyusunan PPKD sudah selesai semua di level kabupaten/kota," kata Hilmar Farid.
Beberapa kabupaten dan kota telah menyelesaikan serta menyerahkan pokok pikiran kebudayaan daerahnya.
"Kita harapkan nanti di bulan November, strategi kebudayaan yang sifatnya nasional akan dapat disahkan oleh presiden dan disampaikan pada kongres kebudayaan. Itu menjadi dasar penyusunan RPJMN," kata Hilmar Farid.
(and)
