SLEMAN, solotrust.com - Polri menyebut ada lima daerah dari 17 provinsi penyelenggara Pilkada serentak yang masuk indikasi dalam kawasan rawan konflik. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri Komjen Moechgiyarto, usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan Energi Listrik, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (20/4/2018).

Lima daerah itu di antaranya Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Papua, dan Maluku. “Berpotensi rawan karena ada 11 indikator kerawanan yang kita nilai, ditambah dengan permasalahan-permasalahan Pilkada seperti calon tunggal dan lain-lain,” papar Moechgiyarto.

Potensi konflik di daerah rawan tersebut didasarkan pada sejumlah indikasi seperti isu sara, konflik internal partai politik, calon petahana, kondisi geografis, serta profesionalitas penyelenggara pemilu.

Di luar indikasi tersebut, daerah dengan calon tunggal juga akan menjadi perhatian khusus. Pasalnya ,pertarungan pasangan calon dengan kotak kosong turut memicu sejumlah konflik seperti pembelian suara dan potensi boikot Pilkada.

Guna menghadapi situasi ini, strategi pengamanan yang akan ditempuh Polri adalah dengan melakukan peningkatan pengamanan internal dari TNI dan Polri di lingkungan sekitar pemungutan suara.

“Kita lakukan pengamanan dengan pola-pola untuk menggerakan tidak hanya fungi internal kepolisian saja, tapi dibantu dengan kesatuan kerja lainnya,” urainya.

Moechgiyarto juga meminta jajarannya untuk meminimalisasi gejolak sosial dan potensi konflik sebelum Pilkada berlangsung. (adam)

(way)