Hard News

Ratusan Warga Lereng Merapi Bakal Nganggur bila Kaliworo Dinormalisasi

Jateng & DIY

21 April 2018 09:58 WIB

Warga tolak normalisasi Kaliworo. (solotrust.com/jaka)


KLATEN, solotrust.com- Sejumlah warga lereng Merapi yang sering melakukan penambangan manual rame-rame menolak rencana normalisasi sungai Kaliworo, yang akan dilakukan oleh PT Apollu Nusa Kontruksi di Kaliworo, di wilayah Desa Balerante dan Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.



Atas penolakan itu, warga penambang manual beralasan normalisasi Kaliworo menggunakan alat berat hanya akan mematikan mata pencaharian para penambang manual. Setelah sampai di lokasi penambangan, mereka membentangkan sepanduk sepanjang 100 meter dengan kain berwarna putih, dengan tulisan warna merah. Kain putih tersebut bertulisan penolakan rencana normalisasi di Kaliworo.

Perwakilan penambang pasir manual asal Dukuh Bono, Desa Sidorejo, Widodo (40) mengatakan, pada prinsipnya warga Desa Balerante dan Sidorejo maupun warga lain yang sehari harinya melakukan penambangan galian C secara manual di Kaliworo menolak keras rencana normalisasi tersebut, karena mematikan mata pencaharian para penambang manual.

“Apabila upaya normalisasi di Kaliworo terjadi, dampaknya sangat luar biasa, otomatis ribuan penambang pasir manual kehilangan mata pencaharian dan terjadi banyak pengangguran. Kaliworo sumber penghidupan kami. Kami meminta normalisasi dibatalkan, hitam di atas putih,” kata dia Sabtu (21/4/2018).

Sugino (45) warga asal Desa Sidorejo juga menyatakan, dirinya melakukan aktivitas penambang galain C manual sudah 27 tahun. Kali Woro, jelasnya, merupakan tempat mata pencaharian mayoritas masyarakat di lereng Gunung Merapi.

"Ya rata-rata pendapatan dari hasil menambang sekitar Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu per- orang, bekerja dari pukul 05.00 sampai 12.00 WIB, dan ini bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi," katanya.

Terkait hal itu, Camat Kemalang, Kusdiyono mengatakan, penolakan warga terhadap adanya normalisasi Kali Woro tersebut merupakan hak warga, karena Kali Woro selama ini merupakan mata pencaharian mereka.

“Kami sebagai Camat tidak bisa berbuat banyak karena normalisasi yang akan menggunakan alat berat otomatis materialnya cepat habis dan warga mata pencahariannya akan sulit,” jelasnya. (jaka)

(wd)