JAKARTA, solotrust.com – Perlindungan pemerintah terhadap keberadaan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dipertanyakan. Ini tak lepas dari eksekusi mati Muhammad Zaini Misrin Arsyad, seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Minggu (18/3/2018) lalu. Pria asal Bangkalan, Madura dihukum pancung.

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta menyayangkan eksekusi hukuman yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dia pun mempertanyakan pemerintah terkait aspek perlindungan terhadap WNI di luar negeri.

“Kami menyayangkan ada TKI kita yang dihukum mati di sana. Ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kami di DPR mempertanyakan kepada pemerintah, bagaimana aspek perlindungan terhadap seluruh warga negara yang ada di luar negeri,” tegasnya, dilansir dari laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, dpr.go.id, Selasa (20/03/2018).

Eksekusi mati dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Zaini Misrin dinilai mengabaikan mekanisme prosedur diplomatik dalam penanganan eksekusi WNI. Sampai berakibat tidak ada pendampingan dari pemerintah RI.

“Tidak ada pendampingan dari pemerintah Indonesia. Kenapa bisa ada Warga Negara Indonesia yang menjalani sidang proses hukum tanpa didampingi oleh pemerintah. Apa tugasnya Atase Luar Negeri, apa tugas Atase Ketenagakerjaan, bagaimana pantauan Kementerian Luar Negeri selama ini,” keluh Andi Fauziah Pujiwatie Hatta.

Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi eksekusi mati terhadap TKI di negara lainnya tanpa notifikasi diplomatik. Arab Saudi dan negara lainnya harus mengemukakan alasan jelas apabila ingin melakukan eksekusi mati terhadap WNI. Eksekusi mati WNI tanpa notifikasi rawan akan rekayasa. 

Andi Fauziah Pujiwatie Hatta berharap ke depan jangan sampai ada lagi eksekusi mati terhadap TKI. Pemerintah perlu bersikap tegas.

“Ini adalah yang terakhir ada warga negara Indonesia, apalagi TKI yang dihukum mati. Mungkin pemerintah perlu bersikap tegas terhadap Arab Saudi,” kata dia.

(and)