YOGYAKARTA, solotrust.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyingung adanya upaya provokasi pihak tertentu terkait tingginya nominal utang Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, selama ini masyarakat yang termakan isu tingginya utang Indonesia tidak melihat konteks ekonomi secara utuh.

“Jadi bagi mereka yang ingin memprovokasi, membuat hoaks-hoaks gitu, atau menghasut, mereka akan mengatakan, lihat itu utangnya naik. (Padahal) dia cuma lihat satu sisi saja, dia tidak lihat seluruh ekonominya, belum dia lihat seluruh APBN-nya,” katanya saat menjadi pembicara di acara dialog nasional di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (11/3/2018) pagi.

Pengelolaan keuangan negara, disebutnya, selalu dengan prinsip undang-undang dan mampu menjadi instrumen mensejahterakan rakyat. Utang banyak dikatakan mendekati Rp4 ribu triliun, padahal menurutnya negara lain yang memiliki utang lebih banyak dari Indonesia adalah Jepang dan Amerika Serikat.

Undang-undang di Indonesia mengatur utang tidak boleh lebih dari 60 persen produk domestik bruto. “Karena undang-undang kita sudah jelas yang disebut Fiskal Role,” tegasnya.

Para penyebar hoaks selama ini menurutnya, hanya melihat angka namun tidak melihat seluruh ekonominya. Jika masyarakat ingin mengukur kondisi ekonomi Indonesia, sebutnya harus melihat seluruh komponen ekonominya seperti rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang terhadap kemampuan bayar, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur.

Dalam dialog nasional ini, hadir pula Kapolri Jendral Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (adam)

(way)