YOGYAKARTA, solotrust.com - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) gubernur dari perwira tinggi Polri akhirnya menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang tidak setuju usulan Mendagri tersebut baik dari akademisi, pakar politik, hingga ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penunjukan Plt gubernur dari perwira tinggi aktif Polri dirasa menggiring Polri untuk tidak netral dalam Pilkada.

Ditemui di Yogyakarta, Rabu (31/1/2018) usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017-2022, Mendagri menjelaskan usulan itu sudah dilaporkan ke Menkopolhukam, Mensesneg, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Lanjutnya, usulan itu nantinya untuk disampaikan ke Presiden. Tiga institusi itu, sebutnya, mementa kepada pihaknya untuk tidak membicarakan lagi usulan tersebut ke publik.

Usulan Mendagri untuk menunjuk dua perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dikarenakan kedua wilayah tersebut rawan konflik Pilkada. Akan tetapi, hingga kini usulan tersebut belum ada tanggapan dari pihak istana.

“Sudah, dari Bawaslu sudah memetakan (daerah rawan konflik),” jelasnya sembari menuju meninggalkan ruangan acara. (adam)

(way)