SOLO, solotrust.com - Menghadapi Pilkada dan Pilgub secara serentak 2018 Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng mewanti-wanti agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap menjaga netralitas selama masa kampanye.

Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jateng Sri Sumanta mengatakan, pihaknya tak akan segan memberikan peringatan keras bahkan pemberhentian kepada ASN yang kedapatan tidak netral.

"Intinya kalau ada laporan segera kita tindaklanjuti, sudah sangat jelas tugas kita. Kita merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang, apakah peringatan keras, pemberhentian terhormat atau tidak terhormat. Begitu juga untuk TNI dan Polri agar menjaga netralitasnya," ungkapnya saat ditemui wartawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi Solo, Sabtu (13/1/2018).

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pengawasan berdasar Aturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang mulai berlaku 1 Januari 2018 lalu. Merujuk surat edaran (SE) Kemenpan RB bertanggal 27 Desember 2017 yang memberlakukan larangan para ASN berswafoto (selfie) atau berfoto bersama dengan calon kepala daerah, kemudian menggungah foto ke media sosial.

"Tak hanya foto bersama, like di media sosial seperti di Facebook juga kita awasi. Intinya dalam peraturan ada tujuh item yang harus kita awasi, prinsipnya kita panwas bawaslu sudah siap," tandas dia.

Disinggung soal kerawanan peta politik, kini pihaknya memperketat pengawasan di enam kabupaten/kota di Jateng. Sebab, ASN di enam daerah tersebut rawan dimobilisasi oleh calon petahana.

"Fokus kita akan berbeda manakala di situ ada calon petahana. Netralitas PNS adalah salah satu yang kita fokuskan, karena rawan dimobilisasi," tukasnya.

(vin)

(way)