SOLO, solotrust.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D menghadiri Forum Konsultasi Publik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 di Hotel Alana, Karanganyar, pada Jumat (21/9/2018).
Rudy menyampaikan sejumlah paparan mengenai perkembangan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
"Kami sudah menyiapkan RPJMN, kita bisa menyinergikan apa yang disiapkan pemerintah pusat dengan daerah," ujar Rudy.
Ia menjelaskan, RPJMN sudah memasuki tahap ke empat dalam RPJPN, ada tiga prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pertama struktur perekonomian yang kokoh, kedua keunggulan kompetitif daerah, dan terakhir adalah SDM yang berkualitas.
Rudy memaparkan tema yang diusung dalam RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.
"Berpenghasilan menengah tinggi adalah transformasi struktural berjalan, produktivitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi yang kondusif, dan GNI (pendapatan nasional bruto) per kapita 4,306 US Dollar hingga 12,475 US Dollar," papar dia
Sedangkan dikatakan sejahtera, apabila kualitas hidup meningkat, perilaku masyarakat disiplin dan beradab, SDM memiliki daya saing, serta indeks kebahagiaan yang meningkat. Kemudian adil, saat ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan dengan baik.
"Lalu juga berkesinambungan dengan lebih memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta selaras dengan agenda pembangunan global maupun nasional," urai dia.
Di samping itu, Rudy meminta pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis guna menjadi dokumen yang menggambarkan kondisi di daerah. Ia bahkan menyebut kondisi air di Jawa Tengah dalam kondisi memprihatinkan.
"Beberapa tahun ke depan, Jateng berpotensi mengalami kesulitan air, air sudah menggunakan air tanah dalam bukan lagi tanah permukaan, waduk mengalami penyusutan. Untuk perkotaan, permasalahan yang krusial adalah Tempat Pembuangan Akhir, harus ada TPA regional, dan pengelolaannya dioptimalkan atau mengurangi sampah," tandasnya.
Selain itu, Rudy juga menyoroti mengenai komitmen pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Manakala Pemda harus jeli memetakan kebutuhan dalam RPJMD.
"Tidak mungkin seluruh pembiayaan dari APBD, kebutuhan RPJMD untuk pembangunan daerah nanti bisa dipilah anggaran untuk pelaksanaan baik APBD, APBN, investasi maupun swasta, sesuai ketentuan yang berlaku," tukasnya.
Diakhir pidatonya, Rudy menyampaikan harapan agar pemerintah menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) yang artinya mengutamakan hak rakyat. Meliputi, pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pelayanan air, sanitasi, perumahan dan permukiman hingga ketentraman dan ketertiban umum.
"Daerah harus memprioritaskan sejumlah hal itu , mengurangi belanja-belanja lainnya, anggaran harus dirancang dengan baik," pungkas Rudy. (adr)
(wd)
