Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan saat memberikan keterangan pers.
​SEMARANG, solotrust.com – Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa penggeledahan di sebuah lokasi yang mengatasnamakan diri sebagai lembaga keagamaan di Kabupaten Sukoharjo murni merupakan proses penegakan hukum. Langkah ini dilakukan untuk memburu buronan kasus perusakan warung yang melibatkan mantan narapidana terorisme (eks napiter).
​Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan, penggeledahan pada 27 Oktober 2026 tersebut merupakan pengembangan dari kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026 lalu.
​"Penggeledahan tersebut merupakan proses hukum murni untuk memburu DPO kasus pembakaran warung dan didasari izin penetapan pengadilan. Kami bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum," ujar Kapolda dalam keterangan pers di Mapolda Jateng, Jumat (30/10/2026).
​Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda turut didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.
​Jejak Pelaku dan Barang Bukti Senjata Tajam
​Penyidikan kasus ini bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial ST pada 19 Oktober 2026. Dari penangkapan ST, polisi mengantongi identitas Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial "I". Keduanya diketahui merupakan eks napiter yang pernah terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Kliwon pada 2015 silam.
​Berdasarkan penyelidikan, polisi mengidentifikasi dua bangunan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar yang diduga menjadi tempat persembunyian DPO "I".
​Polda Jateng melibatkan Satuan Brimob bersenjata lengkap dalam penggeledahan ini karena tingkat kerawanan yang tinggi. Sebelumnya, saat penangkapan tersangka ST, petugas sempat mendapat perlawanan sengit menggunakan samurai yang melukai dua personel Brimob sebelum akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan secara tegas dan terukur.
​Meski saat penggeledahan DPO "I" tidak ditemukan di lokasi, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berbahaya diantaranya, ​Berbagai senjata tajam (pedang, samurai, celurit, sangkur), ​busur beserta puluhan anak panah, ​cairan asam kuat (strong acid) dan material spiritus, alat komunikasi serta literatur buku-buku tertentu.
​
Prioritaskan Hak Anak dan Perempuan
​Terkait keberadaan perempuan dan anak di lokasi penggeledahan Sukoharjo, Polda Jateng memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.
​Terdapat 19 orang di lokasi yang sempat dimintai keterangan dengan pendampingan ketat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Setelah pemeriksaan selesai, seluruhnya telah dikembalikan kepada orang tua atau wali masing-masing melalui UPTD PPA dan tidak dikembalikan ke lokasi bangunan tersebut.
​Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyoroti status kelembagaan tempat tersebut yang mengatasnamakan diri sebagai RTQ Hamalatul Quran.
​Berdasarkan penelusuran bersama Kementerian Agama dan pengasuh Ponpes Hamalatul Quran pusat di Jombang, lokasi tersebut dipastikan tidak terdaftar resmi di Kemenag dan tidak memiliki afiliasi dengan pesantren resmi. Tempat itu diduga merupakan Rumah Tahfidz Quran mandiri yang belum mengantongi izin operasional.
​Pemprov Jateng saat ini fokus memberikan pendampingan psikologis guna memulihkan potensi trauma pada anak-anak serta menjamin keberlanjutan pendidikan mereka ke lembaga yang terverifikasi. Wagub juga mendorong Kemenag memperketat pengawasan dan perizinan rumah tahfidz untuk mencegah penyalahgunaan nama lembaga keagamaan.
​Di akhir, Polda Jateng mengimbau masyarakat agar tetap tenang, bijak, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi atau framing media sosial yang belum terverifikasi kebenarannya.
