SUKOHARJO, solotrust.com — Tiga aktivis Mega Bintang resmi melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo. Langkah hukum ini ditempuh untuk menguji keabsahan prosedur penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Polres Sukoharjo di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran (HQ), Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.
 
 Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada Rabu (4/11/2026). Dalam dokumen gugatannya, ketiga aktivis—yakni Rus Utaryono, Tresno Subagiyo, dan Johan Safaat Setyo Mahananimenempatkan Polres Sukoharjo sebagai Termohon I dan Polda Jawa Tengah sebagai Termohon II.
 
 Dalam memperjuangkan langkah hukum ini, mereka didampingi oleh tim advokat dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang di antaranya beranggotakan Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, Georgius Limart Siahaan, dan Boyamin Saiman.
 Salah satu pemohon, Tresno Subagiyo, menegaskan bahwa gugatan ini murni dilandasi kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya perempuan dan anak. Ia memastikan langkah ini tidak bertujuan menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
 
 "Gugatan praperadilan ini bagian dari wujud kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia, perempuan, dan anak. Kami tidak sedang menghalangi proses hukum atau melindungi pihak tertentu," ujar Tresno saat ditemui di Sukoharjo, Kamis (5/11/2026).
 
 Tresno membeberkan, sorotan utama dalam kasus ini adalah waktu penggeledahan yang dinilai tidak lazim. Aparat kepolisian mendatangkan dan menggeledah ponpes putri tersebut pada dini hari, saat para ustazah dan belasan santriwati tengah tertidur pulas. Akibat kedatangan mendadak itu, para santriwati dikabarkan mengalami keterkejutan dan trauma berat.
 
 Menurutnya, setiap tindakan aparat penegak hukum harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, keabsahan tindakan tersebut perlu diuji secara terbuka di hadapan hukum.
 
 "Jika memang ada pelanggaran prosedur dan sebagainya dalam proses penggeledahan, hal itu diuji di persidangan. Kami ingin menguji keabsahan dan kepatuhan Polri dalam menjalankan etika dan prosedur," imbuhnya.
 
 Uji Kebenaran Lewat Jalur Resmi
 
 Senada dengan Tresno, pemohon lainnya, Rus Utaryono, menyatakan bahwa penggeledahan pondok pesantren putri pada malam/dini hari telah menyulut ketersinggungan umat Islam. Lewat jalur praperadilan ini, pihaknya ingin membawa persoalan tersebut ke ranah hukum yang fair dan transparan guna mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
 
 "Gugatan praperadilan ini diharapkan membuka kasus ini secara terang-benderang dan mengakhiri polemik. Pengadilan adalah lembaga yang fair dan terbuka," papar Rus.
 
 Sementara itu, kuasa hukum pemohon dari LP3HI, Arif Sahudi, meyakini ada prosedur yang dilanggar dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut. Terutama menyoroti aspek waktu penegakan upaya paksa yang dilakukan pada dini hari di lingkungan asrama putri.
 
 Melalui proses praperadilan ini, pihaknya berharap majelis hakim dapat menilai dan menguji secara objektif seluruh rangkaian tindakan kepolisian yang kini menjadi sorotan publik luas. (nas)