Diskusi publik bertajuk Pemerintah Makin Sewenang-wenang, Diam adalah Bentuk Pengkhianatan di Rumah Banjarsari, Solo, Rabu (25/02/2026) malam. Kegiatan ini menghadirkan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto sebagai narasumber. (Foto: Dok. solotrust.com/Diswa Aulia Putri)

SOLO, solotrust.com - Lentera Society berkolaborasi dengan Aliansi BEM Solo Raya menggelar diskusi publik bertajuk 'Pemerintah Makin Sewenang-wenang, Diam adalah Bentuk Pengkhianatan' di Rumah Banjarsari, Solo, Rabu (25/02/2026) malam. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, serta Mustadh’afin dari Tim Advokasi Tapol Kota Solo sekaligus Founder Lentera Society.

Diskusi publik terbuka untuk umum dan mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pegiat sosial, serta insan media. Dalam pembukaannya, perwakilan panitia menyampaikan tema yang diusung bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti penangkapan sejumlah mahasiswa di Solo dalam beberapa waktu terakhir.

Disebutkan, sebagian mahasiswa telah dibebaskan, namun ada pula yang masih menjalani penahanan. Ridwan dalam forum tersebut mengutarakan berbagai persoalan kebijakan publik menjadi latar belakang digelarnya diskusi.

“Tema kita usung bukan tanpa sebab, kita melihat selama ini banyak sekali kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak merata sampai saat ini, kesejahteraan rakyat belum dirasakan,” kata Ridwan.

“Kalau melihat isu saat ini, kebijakan pendidikan dan kesehatan dinomorduakan, anggaran pendidikan mulai dipotong, dan tahun ini anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) juga dikurangi. Kalau negara ingin maju dan generasi muda ingin tertata, ya pendidikan diutamakan,” sambungnya.

Sementara itu, Mustadh’afin menyoroti proses pendampingan hukum terhadap mahasiswa dan pelajar yang sempat diamankan.

“Pasca 29 Agustus, puluhan anak dan pelajar ditangkap. Pada saat pendampingan ada beberapa kejanggalan. Ketika kami ingin berkoordinasi dengan tahanan, justru diarahkan mengikuti prosedur kunjungan besuk. Selain itu untuk mendapatkan akses berkas dari teman-teman juga cukup sulit,” ungkapnya.

Di lain sisi, Tiyo Ardianto turut mengkritisi sejumlah kebijakan anggaran, termasuk isu stunting dan distribusi program bantuan.

“Stunting cuma 19 persen, kok yang dikasih semua. Dicek melalui skema MBG (Makan Bergizi Gratis) didistribusikan. Kita memang punya masalah stunting, tapi kalau dibuat korupsi mending diberhentikan,” bilang Tiyo Ardianto.

“Di sebagian daerah ada surat edaran kepala Dinas Pendidikan menyatakan tunjangan ditunda pembayarannya sampai dananya ada. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  menurun, sehingga ada beberapa wilayah terpaksa menaikkan pajak. Untuk menjadi kepala daerah di level kabupaten atau kota saja bisa membutuhkan sekitar Rp150 miliar,” lanjut dia.

Dalam pemaparannya, Tiyo Ardianto menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial di tengah dinamika kebijakan publik yang dinilai semakin tidak berpihak pada rakyat. Ia menegaskan ruang-ruang diskusi kritis harus terus dijaga sebagai bagian dari demokrasi.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dari peserta yang terdiri atas mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum. Isu demokrasi, transparansi anggaran, serta peran mahasiswa sebagai kontrol sosial menjadi benang merah dalam forum tersebut.

Pihak penyelenggara berharap diskusi ini menjadi ruang konsolidasi, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstitusional.

Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab diwarnai berbagai pandangan kritis dari peserta. Sejumlah isu turut dibahas, mulai dari kebijakan publik, kebebasan berekspresi, hingga peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi.

Acara ditutup dengan ajakan untuk terus menjaga solidaritas dan memperluas ruang dialog publik demi terwujudnya kebijakan lebih transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

*) Reporter: Rusida Kurnia Saputri/Diswa Aulia Putri